Waspada Ancaman Taper Tantrum di Indonesia: Risiko dan Strategi Untuk Menghadapinya

Monetary and Financial Sector

Published at: Jul 14, 2021

Akhir-akhir ini, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan adanya potensi munculnya fenomena “taper tantrum” terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini seiring dengan adanya perbaikan kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) pada beberapa waktu mendatang. Pada Februari 2021 lalu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan ada kekhawatiran bahwa seiring dengan pemulihan perekonomian AS yang cepat, bank sentral AS (The Fed) akan mulai tapering off atau mengerem pembelian US Treasury.

Tapering ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan beberapa bank sentral negara maju dan memiliki potensi rambatan terhadap perekonomian, khususnya dari sisi sistem keuangan. Tapering off berpotensi membuat stabilitas eksternal Indonesia sebagai salah satu emerging market goyah, dikarenakan keluarnya modal asing dari pasar keuangan dalam negeri (capital outflow) dapat mengakibatkan terjadinya taper tantrum. Lantas apa yang dimaksud dengan taper tantrum?

Taper tantrum merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejolak pasar keuangan yang disebabkan oleh pengumuman pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed sejalan dengan mulai membaiknya perekonomian negara tersebut pada tahun 2013 lalu. Saat itu, The Fed melakukan kebijakan moneter ekspansif melalui pengurangan nilai pembelian aset, seperti obligasi atau quantitative easing, yaitu dengan mengalirkan lebih banyak likuiditas ke pasar dengan membeli surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah AS.

Namun, ketika ekonomi mulai membaik, untuk mencegah overheating dan inflasi yang berlebihan, The Fed perlu mengerem dan secara bertahap mengurangi kebijakan quantitative easing. Hal ini terjadi karena The Fed harus menaikkan suku bunga acuan untuk mengurangi kebijakan ekspansifnya (Sugiarto, 2021). Jika hal ini dilakukan, arus modal akan keluar dari negara-negara emerging market dan kembali ke Amerika Serikat. Hal ini akan memicu terjadinya gejolak pasar keuangan dan berdampak pada perekonomian global.

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara membuat banyak bank sentral melakukan kebijakan moneter ekspansif untuk mendukung pemulihan ekonomi di negaranya. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penurunan suku bunga acuan dan pembelian surat utang (obligasi). Saat ini, terdapat beberapa negara yang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi lebih cepat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang positif dan naiknya angka inflasi bulanan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, Australia, Hong-Kong, dan Taiwan.

Sebagai sentral dari ekonomi global, jika bank sentral di AS (The Fed) mengambil langkah untuk mengerem kebijakan moneter ekspansifnya, dikhawatirkan dapat memberikan dampak besar bagi negara-negara yang saat ini mengalami resesi ekonomi, termasuk Indonesia (Sugiarto, 2021). Namun, menurut Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, dinamika taper tantrum 2013 dan taper tantrum di masa mendatang akan berbeda karena taper tantrum pada tahun 2013 lalu berasal dari sektor finansial sehingga pemulihannya cukup lama. Sementara, untuk saat ini sektor finansial Indonesia cenderung masih stabil dan ditambah dengan kepemilikan asing di portofolio yang lebih rendah (sebelumnya kepemilikannya di SBN bisa mencapai 40%, sekarang tinggal 23%) dibandingkan kepemilikan domestik sehingga pemulihannya bisa lebih cepat.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa BI tidak dikhawatirkan dengan adanya potensi taper tantrum AS akibat pengetatan kebijakan moneter The Fed. Hal ini disebabkan karena bank sentral memperkirakan kondisi pasar keuangan Indonesia berbeda dengan 2013 lalu ketika taper tantrum terjadi. Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Riza Tyas Utami mengatakan BI sudah memiliki tiga strategi intervensi (triple intervention) untuk mengatasi risiko tersebut. Adapun ketiga strategi tersebut yaitu:

  • Strategi pertama, BI akan melakukan intervensi di pasar, tidak hanya di pasar spot. Strategi itu akan digunakan untuk menangkal dampak kenaikan yield treasury AS (US Treasury) yang bisa membuat investor asing kabur dari pasar obligasi RI.
  • Strategi kedua, Indonesia juga telah memiliki Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang lebih tangguh. Penguatan ini dilakukan bank sentral bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lain, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
  • Strategi ketiga, BI juga memperkuat kerja sama internasional baik dengan negara maupun lembaga keuangan internasional. Salah satunya adalah kerjasama transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung atau Local Currency Settlement (LCS) dengan sejumlah negara.

Lalu, apa efek dari tapering off dan bahkan taper tantrum terhadap perekonomian Indonesia jika benar terjadi? Menurut penjelasan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati kepada komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, tapering off dapat berpotensi menurunkan daya dukung investor global melalui Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan fiskal.

Risiko ini dapat membawa kompleksitas dalam kebijakan makroekonomi. Kompleksitas dalam kebijakan makroekonomi ini meliputi penyesuaian yield SBN dalam upaya menjaga daya tarik SBN dan stabilitas nilai tukar Rupiah Indonesia. Pengaruh stabilisasi nilai tukar Rupiah sendiri dapat menurunkan tingkat suku bunga kredit yang diberikan oleh perbankan. Selain itu, penurunan mitra bank dalam memberikan kredit dapat menjadi kontraproduktif, dan intermediasi perlu didorong dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Indonesia Economic Outlook 2022