Rencana Tax Amnesty Jilid II: Promo Bagi Sang Kaya, Surga Singkat Bagi Indonesia

Fiscal Sector

Published at: Jun 30, 2021

Perekonomian Indonesia sedang digemborkan dengan pemberitaan bahwa tax amnesty jilid II akan segera dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan surat dari Pemerintahan Jokowi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Surat tersebut berisi permintaan untuk segera membahas Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2021 (Ulya, 2021).

Tax Amnesty yang digaungkan oleh pemerintah berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 ini sejatinya merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, maupun sanksi administrasi lainnya, ataupun sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Tujuan utama dari adanya pengampunan pajak atau tax amnesty ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan Meningkatkan penerimaan pajak, yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, tax amnesty ditujukan untuk memberikan alternatif bagi para wajib pajak. Fokus dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan tanpa menciptakan perasaan ketidakadilan. Selain tax amnesty, peningkatan kepatuhan yang menjadi salah satu pilar reformasi pajak akan berfokus pada penggantian sanksi pidana menjadi sanksi administratif bagi pengemplang pajak. Tujuan penggantian sanksi bukan hanya sekedar mengumpulkan penerimaan negara, lebih dari itu, sanksi administrasi dianggap lebih mampu membuat APBN tumbuh berkelanjutan.

Lalu, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan tax amnesty ini? Yang berhak untuk mendapatkan tax amnesty adalah setiap wajib pajak, kecuali mereka yang sedang:

  1. Dalam masa penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan;

2. Dalam proses peradilan;

3. Menjalani hukum pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Kewajiban pajak yang akan diampuni adalah pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah (asr, 2021). Rencananya program yang dicanangkan pemerintah ini akan menjadi lanjutan dari program tax amnesty di tahun 2016 hingga 2017 lalu.

Selama hampir 76 tahun Indonesia berdiri, tax amnesty telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1964, 1984, 2008, dan 2016. Pada penerapan tax amnesty Jilid I di era Pemerintahan Jokowi hingga 31 Maret 2017, menurut data Kementerian Keuangan, pendapatan negara dari program ini meraih Rp135 triliun dari target Rp165 triliun atau sebesar 81,81%. Lalu dengan deklarasi harta mencapai Rp4.707 triliun dari target Rp4.000 triliun atau dalam kata lain terealisasi sebesar 117,67%. Serta target penarikan dana dari luar negeri sebesar Rp1.000 triliun dan hanya terealisasi sebesar 147 triliun atau setara dengan 14,7 % (Dorimulu, 2021).

Dengan tingkat kesuksesan penerapan di jilid I ini beserta asumsi penerimaan yang sama, pemerintah menggadang-gadang bahwa dengan diterapkannya tax amnesty jilid II akan menjadi surga singkat sekaligus jalan tol bagi penerimaan pajak Indonesia kedepannya. Selain itu, pemerintah juga terlihat sangat ingin menerapkan kebijakan tax amnesty jilid II. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan negara sepanjang tahun 2020 turun sebesar 16,7% dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar Rp1.633,6 triliun. Sehingga, untuk menaikan realisasi penerimaan pada tahun berikutnya pemerintah akan mencoba untuk menerapkan program tax amnesty jilid II (CNBC, 2021).

Dari sisi pengusaha, Ketua Kamar Dagang Indonesia, Rosan P. Roeslani, menyatakan bahwa banyak pengusaha yang merespons positif adanya wacana pelaksanaan tax amnesty jilid II ini. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengusaha yang berkaca dari penerapan tax amnesty jilid I. Tax amnesty jilid I dinilai memberikan hasil yang cukup baik karena memberikan kepastian yang jelas. Rosan juga menyatakan bahwa penerapan tax amnesty jilid II tidak akan hanya berdampak pada penerimaan pajak saja, tetapi juga memberikan multiplier effect (efek ganda) sehingga relevan dengan pemulihan ekonomi nasional. Pelaksanaan tax amnesty akan membuat keterbukaan para wajib pajak menjadi lebih baik (lebih transparan). Keterbukaan ini diharapkan bisa meningkatkan permintaan (demand) sehingga secara tidak langsung akan berkontribusi pada kelompok konsumsi yang merupakan salah satu kontributor terbesar dalam PDB.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, tax amnesty jilid II diyakini adalah big bangtax insensitive bagi dunia usaha dan para pengusaha untuk pulih dan keluar dari resesi pasca pukulan yang berat akibat pandemi (Misbakhun, 2021). Meski demikian, pelaksanaan tax amnesty jilid II harus tetap belajar dari pelaksanaan tax amnesty saat lima tahun lalu. Pelaksanaan tax amnesty jilid II harus belajar dari evaluasi pelaksanaan jilid I yang dimulai pelaksanaannya pada Juli 2016 lalu. Kunci sukses tax amnesty jilid II adalah perlunya persiapan yang lebih baik dari sisi sosialisasi, durasi pelaksanaan yang lebih panjang, dan instrumen aturan pelaksanaan yang lebih sederhana serta lebih bisa diimplementasikan oleh para peserta. Jika semua ini dilaksanakan, kebijakan tax amnesty jilid 2 bisa menghimpun penerimaan negara dari pajak untuk menutupi lubang shortfall penerimaan pajak rutin di APBN (Misbakhun, 2021).

Indonesia Economic Outlook 2022